Mataram — Wacana pembentukan lembaga pengayoman, perlindungan, dan wadah keilmuan bagi anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nusa Tenggara Barat menguat. Usulan tersebut mencuat dalam diskusi internal organisasi sebagai respons atas kebutuhan pendampingan dan penguatan kapasitas anggota di tengah dinamika profesi yang kian kompleks.
Sekretaris DKW INI NTB, Dewa Ayu Gracia Guana Murti, S.H., M.Kn., mendorong agar pembentukan lembaga segera direalisasikan. Menurut dia, konsolidasi tidak harus menunggu forum resmi berskala besar. “Waktu akhir pekan pun bisa dimanfaatkan untuk mematangkan konsep. Sayang jika momentum terlewat,” ujarnya.
Ketua IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut. Ia menilai pembentukan lembaga pengayoman dan keilmuan merupakan kebutuhan organisasi yang tidak bisa ditunda. “Pada prinsipnya saya setuju. Lebih cepat lebih baik, sepanjang dirumuskan secara matang dan sesuai koridor organisasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DKW INI NTB, Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn., menyambut wacana tersebut dengan nada optimistis. Ia bahkan berkelakar agar pembahasan dilakukan dalam suasana santai agar ide-ide lebih mengalir. “Perlu dibicarakan santai, dirangkai dengan buka puasa bersama dan ngopi supaya lancar kita berpikir, Mb Cia,” ujarnya sambil tersenyum.
Menurut Hamzan, suasana kebersamaan kerap melahirkan gagasan yang lebih jernih dan solutif. Ia juga menyinggung kehadiran kopi racikan Ummi Faniyah, anggota Dewan Penasehat IPPAT NTB, serta hidangan gulai yang disebutnya mampu menambah semangat diskusi. Candaan itu disambut tawa peserta, namun tetap menggarisbawahi keseriusan pembentukan lembaga.
Sejumlah pengurus menyebutkan, langkah awal yang dapat ditempuh adalah pembentukan tim perumus bersama IPPAT dan INI NTB. Tim ini bertugas menyusun konsep kelembagaan, dasar hukum, struktur organisasi, serta mekanisme kerja, termasuk standar operasional prosedur pendampingan anggota. Opsi pembentukan badan tersendiri melalui akta notaris juga menjadi salah satu alternatif yang sedang dikaji.
Wacana ini muncul di tengah tuntutan profesionalisme notaris dan PPAT yang semakin tinggi, baik dari sisi regulasi, pengawasan etik, maupun ekspektasi publik. Penguatan kelembagaan internal dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan anggota memperoleh pendampingan yang proporsional serta ruang peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
Meski disampaikan dalam suasana hangat, para pengurus menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan anggota IPPAT dan INI NTB. Keputusan formal diharapkan segera diambil setelah konsep final dirumuskan dalam waktu dekat.
Penulis: Red
Editor: Red
