MATARAM — Program pemberian akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat perhatian dari kalangan pemerhati pendidikan. Kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya siap dijalankan tanpa dukungan sistem pendampingan usaha yang komprehensif.
Pemerhati pendidikan dan pemberdayaan NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., mengingatkan bahwa dorongan agar lulusan vokasi langsung terjun ke dunia usaha melalui akses pembiayaan berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak disertai kesiapan yang matang.
“Tidak semua lulusan memiliki kesiapan untuk langsung berwirausaha. Tanpa fondasi yang kuat, akses kredit justru bisa menjadi beban,” ujarnya, Selasa (22/4/2026).
Menurut Saharjo, KUR sejatinya merupakan instrumen pembiayaan yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Ia menilai, penggunaan KUR sebagai alat utama pemberdayaan ekonomi perlu diimbangi dengan sistem pembinaan yang terstruktur agar risiko kegagalan usaha dapat ditekan.
Ia menambahkan, minimnya literasi bisnis dan kemampuan manajerial di kalangan lulusan baru menjadi tantangan serius. Tanpa pendampingan berkelanjutan, usaha yang dirintis berpotensi tidak bertahan lama, bahkan dapat berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan.
“Risikonya bukan hanya pada pelaku usaha, tetapi juga pada sistem keuangan. Ini harus diantisipasi sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, Saharjo menilai peran sekolah dalam program ini masih belum optimal. Ia menekankan pentingnya transformasi fungsi sekolah dari sekadar lembaga pendidikan menjadi pusat pengembangan kewirausahaan atau inkubator bisnis bagi para alumni.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat pembinaan awal, mendampingi alumni dari tahap perencanaan hingga usaha benar-benar berjalan stabil,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan sektor usaha berbasis kebutuhan pasar. Tanpa perencanaan tersebut, program ini dikhawatirkan memicu munculnya usaha-usaha seragam yang justru saling bersaing di pasar terbatas.
Sebagai rekomendasi, Saharjo mengusulkan model bertahap yang dimulai dari pra-inkubasi di lingkungan sekolah, dilanjutkan dengan inkubasi usaha secara intensif, hingga akhirnya akses pembiayaan diberikan kepada usaha yang telah menunjukkan kelayakan.
“Pembiayaan sebaiknya diberikan pada usaha yang sudah teruji, sehingga peluang keberhasilannya lebih besar,” jelasnya.
Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang berupaya mendorong lulusan SMK menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus diukur dari keberlanjutan usaha, bukan sekadar jumlah kredit yang tersalurkan.
“Yang paling penting adalah berapa banyak usaha yang mampu bertahan, berkembang, dan membuka lapangan kerja baru,” pungkasnya.
